Bimtek Implementasi PermenPANRB No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Jadwal Bimtek Nasional Terbaru – Bimtek Implementasi PermenPANRB No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, yang dimaksud Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Sedangkan Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Bimtek Implementasi PermenPANRB No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Pasal 2 Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, menyatakan bahwa Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja berpedoman pada Lampiran Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 ini.

Baca juga: Bimtek Penilaian Kinerja PNS Sesuai PP Nomor 30 Tahun 2019

Pasal 3 Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020, menyatakan bahwa Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di instansi pemerintah pusat dilaksanakan oleh unit organisasi JPT Pratama yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sedangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah provinsi dilaksanakan oleh unit organisasi JPT Pratama yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, memverifikasi data, serta mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu satu tahun.

Penyelenggara Bimtek Implementasi PermenPANRB No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) berusaha membantu SKPD/OPD yang berkompeten di lingkungan Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerjanya, yang didukung para narasumber dari Kemenpan RB RI. yang berkompeten dengan mengadakan Bimtek Nasional Tema :  Implementasi PermenPANRB No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Mengingat pentingnya pembahasan materi tersebut, maka diharapkan Pemerintah Daerah mengutus Para SKPD / OPD yang berkompeten untuk mengikuti acara tersebut. Adapun biaya Bimtek ini dibebankan kepada APBD masing-masing peserta.

Untuk konfirmasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia di nomor Telp./Fax : (021) 21478776 HP. 08111355055.

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK NASIONAL

Informasi Pendaftaran Peserta Bimtek Nasional

Kegiatan Bimtek Nasional Dapat Dilaksanakan di Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia Sesuai Permintaan Calon Peserta Bimtek/Diklat.

Seperti: Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Medan, Palembang, Lampung, Makassar, Manado, Palu, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jayapura, Kupang, Ambon dll.

Tema dan Materi Bimtek lainnya

Artikel Lainnya

Bimtek BLUD

Bimtek Penilaian Kinerja PNS Sesuai PP Nomor 30 Tahun 2019

Bimtek Pelayanan Prima Kecamatan Dan Kelurahan

Bimtek Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur

Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bimtek Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan

Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Aparatur Sipil Negara ASN

Bimtek Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD

Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Sesuai

Bimtek Pengelolaan Dana Kelurahan

Bimtek Pengarusutamaan Gender

Bimtek Kecamatan

Bimtek Manajemen Bencana

Bimtek SAKIP LAKIP

Bimtek PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD

Bimtek PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah

Bimtek PP No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

Bimtek Peran Perempuan Dalam Penerapan Pendidikan Politik

Bimtek Teknik Penyusunan KUA PPAS

Bimtek Penguatan Peran Dan Fungsi Sekretariat DPRD

Bimtek Permendagri No 90 Tahun 2019

Bimtek PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi

Bimtek Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Bimtek Permendagri No 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik

Bimtek Hibah Bansos

Bimtek Manajemen PNS Sesuai PP 17 Tahun 2020

Bimtek Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD

Undangan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD

Bimtek Penyusunan laporan Keuangan SKPD/OPD

Bimtek Manajemen Protokoler

Bimtek Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Bimtek Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD

Bimtek Permenpan RB No 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi

Bimtek Kesbangpol Tema Peran Kesbangpol Dalam Mewujudkan Persatuan  Dan Kesatuan

Bimtek Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2019

Bimtek Perencanaan Anggaran SKPD OPD

Bimtek Pengelolaan Aset Desa SIPADES

Bimtek Penerapan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020

prev next