Bimtek Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Info Jadwal Bimtek Nasional – Bimtek Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (taxing power).

Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PPB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, dengan berbagai pertimbangan.

Pertama, secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.

Baca juga: Bimtek Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD

Kedua, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD.

Ketiga, pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis local tax.

Mengingat PBB-P2 merupakan jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Hal tersebut terkait dengan terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan SDM di daerah yang akan melakukan pemungutan PBB-P2.

Penyelenggara Bimtek Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah ( LPMKP2D ) berusaha membantu SKPD/OPD yang berkompeten di lingkungan Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerjanya, yang didukung para narasumber dari Kemendagri RI dan Kemenkeu RI. yang berkompeten dengan mengadakan Bimtek Nasional Tema : 

“Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)”

Mengingat pentingnya pembahasan materi tersebut, maka diharapkan Pemerintah Daerah mengutus Para SKPD / OPD yang berkompeten untuk mengikuti acara tersebut. Adapun biaya Bimtek ini dibebankan kepada APBD masing-masing peserta.

Untuk konfirmasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia di nomor Telp./Fax : (021) 21478776 HP. 0811 355 055 

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK NASIONAL

Informasi Pendaftaran Peserta Bimtek Nasional

Kegiatan Bimtek Nasional Dapat Dilaksanakan di Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia Sesuai Permintaan

Seperti: Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Medan, Palembang, Lampung, Makassar, Manado, Palu, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jayapura, Kupang, Ambon dll.

Tema dan Materi Bimtek lainnya

Artikel Lainnya

Bimtek Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Bimtek Perencanaan Anggaran SKPD OPD

Bimtek Penerapan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020

Bimtek Kecamatan

Bimtek Permendagri No 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri

Bimtek Penilaian Kinerja PNS Sesuai PP Nomor 30 Tahun 2019

Bimtek Standar Harga Satuan Regional (SHSR)

Bimtek PP No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

Bimtek Manajemen PNS Sesuai PP 17 Tahun 2020

Bimtek Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD

Bimtek Kesbangpol Tema Peran Kesbangpol Dalam Mewujudkan Persatuan  Dan Kesatuan

Bimtek PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Permenpan RB No 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi

Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Sesuai

Bimtek Permendagri No 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik

Bimtek Permendagri No 90 Tahun 2019

Bimtek Pengelolaan Aset Desa SIPADES

Bimtek Inovasi Desa

Bimtek PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi

Bimtek PP 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah

Undangan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD

Bimtek Pengarusutamaan Gender

prev next