Bimtek Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

JADWAL BIMTEK NASIONAL – Bimtek Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Bimtek Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Pengelolaan anggaran pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah lainnya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berperan bagi kepastian adanya sumber-sumber pembiayaan belanja baik bagi kepentingan program pembangunan ataupun bagi kepentingan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Garis besar arah pengelolaan pendapatan daerah dititik beratkan pada Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kemandirian pembiayaan pembangunan.

Baca Juga: Bimtek PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Penyelenggara Bimtek Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Mengingat begitu pentingnya serangkaian peraturan-peraturan tersebut diatas dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan, maka Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah ( LPMKP2D ) berusaha membantu Para Pejabat Pengelola Keuangan, diantaranya; Pejabat Penatausahaan Keuangan ((PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Anggota DPRD, Bagian Keuangan SETWAN Serta SKPD/OPD yang berkompeten di lingkungan Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerjanya, yang didukung para narasumber dari kemendagri yang berkompeten dengan mengadakan Bimtek Nasional Tema :

Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Mengingat pentingnya pembahasan materi tersebut, maka diharapkan Pemerintah Daerah mengutus Para SKPD yang berkompeten untuk mengikuti acara tersebut. Adapun biaya Bimtek ini dibebankan kepada APBD masing-masing peserta.

Untuk konfirmasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia di nomor Telp./Fax : (021) 21478776 HP. 081321892123 / 0811899770.

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK NASIONAL

Informasi & Pendaftaran Peserta Bimtek Nasional

Kegiatan Bimtek Nasional Dapat Dilaksanakan di Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia Sesuai Permintaan Calon Peserta.

Seperti: Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Medan, Palembang, Lampung, Makassar, Manado, Palu, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jayapura, Kupang, Ambon dll.

Tema dan Materi Bimtek lainnya 

Artikel Lainnya

Bimtek Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur

Bimtek pedoman penyusunan apbd 2019

Bimtek Penyusunan laporan Keuangan SKPD/OPD

Bimtek PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Teknik Penyusunan KUA PPAS

Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Sesuai

Undangan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD

Bimtek Standar Harga Satuan Regional (SHSR)

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah

Bimtek Perencanaan Anggaran SKPD OPD

prev next