COMPANY PROFILE

Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

( LPPSDM )

Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) didirikan di Jakarta pada tahun 2016, Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terbentuknya lembaga ini atas pemikiran para pendiri untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan pelatihan demi tujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi serta mencapai tujuan organisasi. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membantu para Pegawai/Karyawan dalam mengembangkan kemampuan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas, baik sekarang maupun di masa yang akan datang serta memperbaiki masalah kinerja organisasi, seperti efektivitas, efesiensi dan produktivitas.

Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) yang bergerak di bidang : Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis (BIMTEK), Workshop, Seminar, Lokakarya, Simposium dan In House Training bagi Instansi Pemerintah baik Eksekutif, Legislatif, BUMN, BUMD dan Swasta serta didukung oleh Narasumber/Instruktur yang Berkompoten dan Profesional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan sudah berpengalaman di bidang masing-masing.

Dasar Hukum

  1. Nomor Akte Pendirian 01,- Tanggal 02 Februari 2021 Notaris Suvinah, S.H., M.Kn
  2. Terdaftar di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI., Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : 1000-00-00/073/III/2021
  3. Terdaftar di Ditjen Pajak Depkeu RI. NPWP. 41.324.768.5-027.000
  4. Terdaftar Di Kantor Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Wilayah Adm. Jakarta Pusat Dengan   NIB : 1272000210697

 

Menunjuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 dan telah di Revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain dan Pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi dan membantu pemerintah mensosialisasikan Peraturan/Kebijakan Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah dan masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Depertemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Serta Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang Mengatur dalam hal Pendalaman Tugas/Pengembangan, Kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintahan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti Tenaga Ahli yang Pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran, dapat berupa Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop, Lokakarya, Seminar atau sejenis lainnya dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan Pihak Penyelenggara lainnya  sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

VISI DAN MISI

VISI

Mewujudkan cita-cita Luhur Bangsa dalam mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat pemerintah, baik Eksekutif maupun Legislatif dan masyarakat guna terciptanya manusia indonesia yang berkepribadian bersih, jujur, berwibawa dan bertanggungjawab.

MISI

  1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintahan dan masyarakat
  2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan perannya
  3. Meningkatkan kemampuan institusi daerah baik birokrasi maupun legislatif daerah untuk mengemban peran yang semakin kompleks
  4. Menyebarluaskan invormasi dari hasil analisis terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik

 

MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai sarana untuk berpastisipasi dalam menggali dan mengembangkan sumber daya manusia (suprastruktur).

Mengusahakan dan turut serta membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan pendidikan umum, kesejahteraan dan keamanan, demi kepentingan bangsa dan negara, dalam menuju masyarakat Adil dan Makmur.

Satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.

Lembaga ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi sumber daya manusia sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggungjawab.

Turut serta aktif dalam pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan pancasila UUD 1945;

Turut serta berusaha untuk membantu pemerintah republik indonesia dalam memajukan Pendidikan umum, Kesejahteraan dan Keamanan demi kepentingan bangsa dan negara;

Melakukan pendekatan-pendekatan dan bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin terlaksananya secara bebas dan bertanggung jawab fungsi, tugas dan hak-hak masyarakat memperoleh, menyalurkan dan menyatakan pendapat, malakukan kontrol sosial dan terjaminnya hak masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, akurat dan obyektif;

Untuk menyelanggarakan kegiatan-kegiatan Pelatihan, Diklat, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya, Simsposium, Diskusi, Temu Wicara, In House Training, ceramah-ceramah, Studi Banding/Kunjungan Kerja dan atau Out Bond yang bersifat sosialisasi serta pemahaman tentang mekanisme penerapan program-program dan kebijakan pemerintah, dalam rangka mewujudkan percepatan dan pemerataan dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional;

Mendirikan balai-balai atau pusat pelatihan dan keterampilan, pendidikan umum khususnya pendidikan kewarganewgaraan, bagi seluruh komponen masyarakat bangsa dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Mengusahakan dan turut serta membantu pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan pendidikan umum, kesejahteraan dan keamanan demi kepentingan bangsa dan negara, dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kinerja Aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan mensosialisasikan serta mensikronisasikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar kebijakan pemerintah pusat dapat di pahami dan di jalankan dengan baik oleh pemerintah daerah agar target pembangunan dapat tercapai dan kesejahteraan bangsa indonesia dapat terwujudkan serta terciptanya Pemerintahan yang Baik di Seluruh Indonesia.

 

PROGRAM KERJA

Orientasi Legislatif

Peningkatkan pegetahuan, pemahaman, kesadaran, komitmen dan keterampilan anggota DPRD dalam memperjuangkan dan mengimplementasikan good governance dan fokus pada penyusunan visi daerah, program legislasi daerah dan legal drafting, pengembangan ekonomi lokal, dan pengembangan budaya demokrasi.  Orientasi legislatif mencakup materi sebagai berikut :

Etika Politik

Good governance and Clean Government

Dimentsi-dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengembangan Ekonomi Daerah

Hubungan Legislatif-Eksekutif

Teknik Pelaksanaan Fungsi Supervisi

Legal Drafting

Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

Membangun Institusi dan budaya Demokrasi

Peran dan Fubgsi DPRD

Kebijakan terkait dengan Peran dan Fubgsi DPRD

UU Politik, UU Parpol

Kebijakan terbaru yang berkaitan dengan peran dan kedudukan DPRD

Pelatihan Manajemen

  1. Reformasi Manajemen Publik

Meningkakan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, komitmen dan keterampilan para peserta untuk dapat secara teraarah dan sistematis melaksanakan manajemen publik yang reformatif sesuai semangat desentralisasi dengan fokus pada pendayagunaan atoritas, penataaan kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan dengan orientasi pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.  Materi pelatihan antara lain :

Etika Pemerintahan

Good Governance and Clean Government

Manajemen Strategis

Aspek Politik Manajemen Publik

sistem Keuangan Daerah

Manajemen Pelayanan Masyarakat

Pengembangan Ekonomi Daerah

Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah

  1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Meningkatkan pengelolaan, pemahaman, kesadaran, komitmen dan keterampilan para peserta untuk secara terarah dan sistematik melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang kreatif, normatif dan produktif.  Materi antra lain :

Perencanaan Kebutuhan SDM

Rekrutmen dan Penempatan Pegawai

Perencanaan Karier Pegawai

Sistem Pemikiran Kinerja

Analisa Jabatan

Sistem Kompetensi Jabatan Fungsional

Sistem Informasi Kepegawaian

Manajemen Aset Daerah

Seiring dengan perubahan paradigma Pemerintahan darah, maka timbul tantangan baru bagi pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pembiayaan daerah.  Salah satu upaya dan sistematis yang perlu dilakukan daerah pada masa yang akan datang adalah mengelola aset daerah secara optimal untuk mendukung sumber-sumber penerimaan daerah.

Manajemen asset daerah sampai saat ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola aset pemerintah daerah. Oleh karena itu diklat ini dimasudkan untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pengelola asset daerah dalam menjalankan fungsinya. Materi antara lain :

Perlunya manajemen asset daerah

Tahap-tahap manajemen asset daerah

Peranan asset dalam pemberdayaan ekonomi daerah

Penilaian harta kekayaan negara/daerah

Sistem informasi Manajemen aset daerah

Perencanaan dan Keuangan

Perencanaan Daerah

Teknik Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Dalam rangka menjamin sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Rencana Pembangunan maka Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan perlunya daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang integratif kepada unit-unit perencanaan di daerah (Bapeda, unit perencanaan pada dinas atau badan) dalam menyusun RPJP Daerah.  Materi pendidikan dan latihan mencakup:

Urgensi Penyusunan RPJPD dan RPJMD

Teknik Penyusunan Visi dan Misi RPJPD dan RPJMD

Hubungan RPJPD dengan RPJMD

Sistematika Penyusunan RPJPD dan RPJMD

Statistik Perencanaan

Keuangan Daerah

1).  Teknik Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada pejabat daerah yang terkait dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.  Materi pelatihan antara lain :

  1. Latar belakang Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Konsep Money Follows  Function
  3. Manajemen Keuangan Daerah
  4. Penyusunan dan Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja daerah
  5. Sumber-sumber penerimaan daerah
  6. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

 

2).  Manajemen Keuangan Daerah

Perubahan otonomi daerah dan fosrmat hubungan keuangan menuntut perubahan dalam pola pengelolaan keuangan serta sistem pengelolaan, pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.  Untuk mendukung upaya perubahan tersebut dibutuhkan penyusunan sistem keuangan

  1. Akuntabilitas keuangan daerah
  2. Sistem informasi keuangan daerah
  3. Penyusunan anggaran unit
  4. Penyusunan capital budgeting
  5. Analisa laporan keuangan

 

3). Manajemen Pendapatan Daerah

Kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan sendiri adalah faktor penting dalam penyelenggaraan otoda.  Peningkatan kemampuan pengelolaan dan penggalian sumber-sumber sendiri perlu dilakukan.  Pelatihan diharapkan meningkatkan pemahaman, keterampilan secara terarah dan sistematik dalam pengelolaan PAD.  Materi Pelatihan antar lain :

  1. Administrasi pengelolaan kekayaan dan asset daerah
  2. Manajemen kekayaan daerah
  3. Tata cara pelaksanaan pinjaman daerah
  4. Pedoman penyusunan pertanggungjawaban pengawasan keuangan daerah
  5. Manajemen arus kas

 

Pengelolaan Barang Daerah dan Pengadaan barang jasa

Memberikan keahlian dan keterampilan dalam mengelolah asset daerah dan investasi daerah maupun pengguna barang/jasa

Tehknik Penyidikan terbaru bagi Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Memberikan pemahaman kepada para PPNS dan Pembinaan PPNS dalam meningkatkan kemampuan penyidikan, penegakan Perda dan Tindak Pidana tertentu

Penataan Kelembagaan Daerah

Kelembagaan Daerah

Memberi pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan tentang prinsip-prinsip dasar penyusunan organisasi daerah agar organisasi yang dibentuk sesuai dengan tuntutan perubahan dan urgen dalam peningkatan pelayanan. Fokusnya adalah evaluasi existing, identifikasi urgensi tugas-tugas dalam urusan, penyusuan uraian tugas yang operasional. Pelatihan mencakup materi sebagai berikut :

  1. Urusan dan organisasi pemerintah daerah
  2. Evaluasi kelembagaan daerah
  3. Desain organisasi dan Analisa jabatan
  4. Urgensi parameter penyusunan organisasi daerah
  5. Format kecamatan dan kelurahan dan organisasi daerah

 

Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan

Memberi pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka penataan kelembagaan kecamatan dan kelurahan agar perubahan kecamatan dan kelurahan dari wilayah pemerintahan menjadi wilayah kerja dapat segera dilakukan dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.  Fokus pelatihan adalah perubahan kedudukan kecamatan pelimpahan tugas, penyusunan organisasi dan anggaran kecamatan dan kelurahan.  Pelatihan mencakup materi sebagai berikut :

  1. Organisasi Pemerintah daerah
  2. Kedudukan kecamatan dan kelurahan sebagai wilayah kerja
  3. Identifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan kepada kecamataan dan Kel.
  4. Desain organisasi kecamatan dan kelurahan
  5. Anggaran kecamatan.

 

Pemerintah desa

Menyikapi lahirnya UU Pemdes, maka diharapkan memberikan perubahan bagi penguatan kewenangan bagi otonomi desa. Maka dari itu dibutuhkan pelatihan tentan, optimalisasi pemerintah desa dan pelatihan tentang Desentralisasi kewenangan dan keuangan desa menyongsong undang-undang pemerintahan desa

Materi

Draf RUU Pemerintahan Desa,

Kewenangan desa dan kelembagaan desa,

Peraturan Desa, & Teknik penyusunan APBD desa,

Produk Hukum Desa dan Hubungan kerja Pemerintah Desa dengan BPD serta lembaga lainnya

Kebijakan keuangan desa, & Laporan keuangan Desa,

Pengelolaan dan penyusunan Administrasi Desa,

Laporan penyelenggaraan pemerintah desa,

Pendekatan Pelayanan melalui pendelegasian sebagian kewenangan pada pemerintah Kecamatan dan Desa **

Pengalaman Kerjasama dan kegiatan

Bimtek dengan Bappeda Kabupten Polewali Mandar

Kerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso Dalam Diklat Akuntansi

Kerjasama dengan Dispenda Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bimtek Pajak Daerah

Kerjasama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Bimtek dengan Pemkot Kota Samarinda Kalimantan Timur ttg Pedoman penyusunan APBD Tahun 2011

Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Rokan Hilir ttg Pembangunan Daerah

Bintek dengan Camat dan Kepala Desa Kabupaten Sintang ttg Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Bimtek dengan Sejumlah DPRD Kab Kota/Provinsi Calon Perseorangan dan Tantangan Partai Politik, Pemikiran dalam Revisi UU No.32/2004 Bab PILKADA, Birokrasi, Politisi Dan Partai Politik, Reformasi Sistem Politik Indonesia (Dilihat Dari Perspektif Otonomi Daerah)

Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Bintek Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Diklat dengan Pemerintah Kabupaten Lembata ttg pengelolaan keuangan daerah

Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Ttg Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek dengan Anggota DPRD Kabupaten Karo ttg Kedudukan Dan Protokoler Keuagan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik & Pum)  dengan tema Dialog publik tentang Eksistensi Perempuan Dari Aspek Budaya Berkiprah Dalam Dunia Politik

Bimtek Pengelolaan Keungan Desa dan Peningkatan Ekonomi Lokal Melalui BUMDes.

Silahkan chat Kami
1
Halo...
Selamat Datang Di Situs Resmi www.lpmkp2d.com
Ada Yang Bisa Saya Bantu???